Prosedur Pelayanan dan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sibolga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Abstrak

Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat menjanjikan adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Karena mempunyai kemampuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap daerah, maka UPTD PEPENDA Badan Pendapatan Daerah Sibolga berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah melihat peluang yang sangat besar untuk menjadikan seluruh kendaraan bermotor milik wajib pajak menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan fungsi anggaran yang mengharuskan pemerintah daerah untuk selalu mencari sumber pendanaan baru. Serta sumber-sumber yang dimiliki dan dianggap mempunyai kemampuan mendatangkan uang bagi daerah. Wajib pajak pemilik kendaraan bermotor diwajibkan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Seorang wajib pajak dianggap patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila telah membayar Pajak Kendaraan Bermotornya. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu dapat dikenakan denda atau sanksi administratif. Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan oleh peneliti di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), terlihat bahwa adanya indikasi kurang disiplin dalam menjalankan beberapa tugas. Masih kurangnya tingkat disiplin terhadap estimasi waktu dengan adanya pegawai yang tidak tepat waktu saat jam masuk kerja.